Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah

Manajemen Pendidikan Berbasis Madrasah

Penulis: Makmur, S.Pd.I., M.Pd.I. & Suparman, S.Pd.I., M.Pd.I.

Editor Isi: Hisbullah, S.Pd., M.Pd.

Editor Bahasa: Mirnawati, S.Pd., M.Pd.

ISBN:  978-602-5802-08-9

 

Cetakan Pertama, April  2018

Ukuran: 14 X 21 cm; Halaman: viii + 58

Perancang Sampul: Chandra Adi Wiguna

Tata Letak: Andi Hafizah Qurrota  Ayun

 

Pengantar

Pendidikan memegang peranan yang sa­ngat penting dalam proses peningkatan kuali­tas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu proses yang terintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses pening­katan kualitas sumber daya manusia, maka peme­rintah bersama kalangan swasta telah dan terus berupaya mewujudkan amanat tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih berkualitas, antara lain melalui perbaikan kuri­kulum dan sistem evaluasi, sarana pendidikan, pengem­bangan materi ajar, serta pelatihan bagi tenaga pendidik[1] dan tenaga kependidikan[2] lain­nya.

Output pendidikan di Indonesia masih tergolong rendah kualitasnya. Hal ini ditandai oleh sering terjadinya tawuran antar pelajar di berbagai kota ditambah lagi dengan sejumlah perilaku mereka yang menjurus kriminal, penyalahgunaan narkoba yang terus meningkat, dan pergaulan bebas di kalangan remaja. Ini merupakan bukti bahwa pendidikan di negeri ini tidak berhasil membentuk peserta didik yang memiliki kepribadian Islami. Apabila dunia pendidikan tidak segera diatasi secara cepat dan tepat, maka tidak mustahil sektor ini akan ditinggalkan oleh zaman. Dengan begitu, diperlukan adanya kesadaran untuk menampilkan lembaga pendidikan yang berkualitas dalam usaha memecahkan dan merespons berbagai tantangan baru yang timbul di setiap zaman.[3]

Demikian juga dalam komparasi dunia internasional, mutu pendidikan Indonesia berada pada posisi yang rendah. Hal ini menuntut segenap lembaga pendidikan yang ada di negeri ini untuk bangkit dan berjuang dalam usaha memperbaiki pendidikan agar menjadi lembaga yang berkualitas dan dapat dibanggakan oleh bangsa Indonesia.[4]

Kedudukan pendidikan di Indonesia merupakan hal yang penting dan mendasar, karena dengan melalui pendidikan maka usaha-usaha memperjuangkan kehidupan rakyat yang adil dan makmur sebagai cita-cita seluruh bangsa dapat diwujudkan secara memadai. Secara eksplisit hal tersebut tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, yang menegaskan bahwa salah satu tujuan kemerdekaan Negara Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih tegas lagi, pentingnya pendidikan termaktub dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 UUD 1945 yang berbunyi, “Tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran, dan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.

Merujuk pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pendidikan adalah salah satu urusan wajib yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten/kota. Di sisi lain, Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mene­gaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.[5]

Dua landasan normatif tersebut sebenarnya sudah cukup menjadi rambu-rambu bagi pelaksanaan desentralisasi pen­didikan. Akan tetapi, perlu juga adanya standarisasi dan pengen­dalian mutu secara nasional sebagai upaya membentuk kesatuan referensi dalam mencapai pendidikan yang berku­alitas. Standar pendidikan ini telah diperkuat dengan adanya PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.[6]

Reformasi  bidang  politik  di  Indonesia  pada  penghujung  abad  ke  20  M  telah membawa  perubahan  besar  pada  kebija­kan  pengembangan  sektor  pendidikan,  yang secara  umum  bertumpu  pada  dua  paradigma  baru  yang  otonomisasi  dan  demokratisasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah telah meletakkan sektor pendidikan sebagai salah satu yang diotomisasikan bersama sektor-sektor pem­bangunan yang berbasis kedaerahan lainnya seperti kehutanan, pertanian, koperasi dan pariwisata. Otonomisasi  sektor  pendi­dikan  dilimpahkan  pada  madrasah,  agar  kepala madrasah dan guru memiliki tanggung jawab besar dalam peningkatan kualitas proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Baik dan buruknya kualitas hasil belajar siswa menjadi  tanggung  jawab  guru  dan  kepala madrasah,  karena  peme­rintah  daerah  hanya memfasilitasi berbagai aktivitas pendi­dikan, baik sarana-prasarana, ketenagaan, maupun berbagai program pembelajaran yang direncanakan sekolah.[7]

Melalui Manajemen Berbasis Madrasah[8] diyakini bahwa prestasi belajar siswa lebih mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di sekolah ketimbang pada tingkat daerah. Kepala madrasah[9] cenderung lebih peka dan sangat mengetahui kebutuhan murid dan madrasahnya ketimbang para birokrat di tingkat pusat atau daerah.  MBM memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala madrasah, guru, murid, dan orang tua atas proses pendidikan di madrasah mereka.

Sedangkan  salah satu usaha pemerintah untuk mening­katkan mutu pendidikan adalah dengan diadakannya otonomi pendidikan, otonomi diberikan agar sekolah dapat leluasa mengelola sumber daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan serta agar madrasah lebih tanggap terhadap kebutuhan lingkungan setempat.[10] Otonomi juga diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, yaitu keman­dirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan tidak bergantung dengan orang lain. Jadi otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk mengatur dan mengurus kepen­tingan warga sekolah menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasioanl yang berlaku.[11]

Dalam pemberian otonomi pendidikan pada suatu daerah ini dilakukan sebagai sarana peningkatan efisiensi pemerataan pendidikan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas. Secara esensial, landasan filosofis otonomi daerah adalah pemberdayaan dan kemandirian daerah menuju kematangan dan kualitas masyarakat yang dicita-citakan.

Di sisi lain, otonomi pendidikan ini menuntut pendekatan manajemen yang lebih kondusif di madrasah atau sekolah agar mengakomodasi kemajuan dan sistem yang ada di madrasah. Dalam kerangka inilah, Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) tampil sebagai alternatif paradigma baru manajemen pendi­dikan yang ditawarkan.

[1]Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebatas lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

[2]Tenaga kependidikan meliputi: pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.

[3]Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia, (Bogor : Kencana, 2003), h.159.

[4]Hari Suderadjat, Sebuah Pengantar: Pendidikan Berbasis Luas (BBE) yang Berorientasi pada Kecakapan Hidup (Life Skill) (Cet. ke-3; Bandung: CV. Cipta Cekas Grafika, 2003), h. i.

[5]Umiarso dan Imam Gojali, Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan, (Cet. II; Jogjakarta : Ircisod, 2011), h. 68.

[6]Ibid, h. 68.

[7]Lihat Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokatis  (Jakarta: Kencana 2004), h. 37.

[8]Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) sama maknanya dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS). Oleh karena itu, apabila dalam tesis ini terdapat kata MBM maka yang di maksud oleh penulis adalah MBS.

[9]Kata madrasah sama halnya dengan sekolah, maka dalam penulisan tesis ini di difokuskan memakai kata madrasah.

[10]Hasbullah, Otonomi Pendidikan “Kebijakan Otonomi Daerah dan Implikasinya terhadap Penyelanggaraan Pendidikan”, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 82.

[11]Ibid., h.76.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: